Pangkalpinang – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pelaksanaan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) dan Strategic Action Programme (SAP) SAP SCS–Indonesia yang diselenggarakan di Novotel Pangkalpinang, Selasa (13/01/26).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand in Indonesia (SAP SCS–Indonesia), hasil kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH RI) dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS). Program tersebut bertujuan memperkuat kerja sama regional dalam pengelolaan lingkungan laut dan pesisir secara berkelanjutan.
Salah satu komponen utama program ini adalah penguatan perencanaan berbasis pengetahuan dalam pengelolaan habitat pesisir dan pengendalian pencemaran dari darat, yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University.
Workshop dan FGD diselenggarakan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data serta merumuskan rekomendasi strategis dalam penyusunan dokumen TDA dan SAP yang diperbarui. Pembahasan difokuskan pada pengelolaan habitat pesisir dan laut, sumber daya perikanan, serta pengendalian pencemaran laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. H. Andri Nurtito, MARS, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ekosistem pesisir Bangka Belitung saat ini menghadapi tekanan ekologis yang cukup signifikan akibat aktivitas pertambangan timah, alih fungsi lahan, serta pencemaran yang berasal dari daerah aliran sungai.
Berdasarkan hasil pengamatan di 37 titik perairan Pulau Belitung, rata-rata tutupan terumbu karang hidup tercatat sebesar 49 persen atau berada pada kategori sedang. Sementara itu, kerusakan padang lamun ditemukan di beberapa lokasi yang berdekatan dengan aktivitas penambangan.
Melalui berbagai kebijakan dan program strategis, Pemerintah Daerah terus mendorong pengelolaan kawasan konservasi pesisir, pengembangan proyek karbon biru, serta integrasi pengelolaan lanskap darat–laut. Workshop dan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis sebagai kontribusi daerah dalam mendukung pengelolaan lingkungan Laut Cina Selatan yang berkelanjutan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau-biru.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta perwakilan Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dan Bidang Tata Lingkungan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD KPHP DLHK Babel.
