PANGKALPINANG,- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, berencana mengembangkan investasi perkebunan kelapa untuk meningkatkan ekonomi daerah.
Rencana ini mencakup penanaman kelapa oleh PT Kebun Kelapa Indonesia melalui kemitraan dengan petani, yang akan mendapat bagian 20% dari hasil panen, serta pembangunan pabrik pengolahan kelapa untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
Proyek ini diproyeksikan akan mengganti lahan seperti HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dengan tanaman kelapa dan akan dimulai dengan percontohan di Selat Nasik Kabupaten Belitung.
Mendukung program gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka mengambil peran dengan menghimpun data lahan yang dapat dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa.
Langkah itu dilakukan dengan mengadakan rapat bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) se Bangka Belitung di ruang rapat kantor DLHK Air Itam Pangkalpinang, juga secara daring untuk KPH di Pulau Belitung, Jumat (26/9/2025)
“rapat pada hari ini agenda kita adalah membahas tentang rencana implementasi penanaman kelapa dalam area perhutanan sosial dan kemudian ada juga yang berpotensi dipias serta di areal HTI”, terang Oktedy Ardiansyah Penyuluh Kehutanan Ahli Muda DLHK mengawali rapat.
Oktedy Ardiansyah mengatakan, koordinasi perlu dilakukan sebagai upaya menjaga program yang baik ini tidak melanggar aturan.
“jadi dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan koordinasi bersama terkait langkah langkah apa yang perlu kita ambil dalam rangka kita sama sama mengawal program pak gubernur namun kita tetap berupaya untuk menjaga program agar tetap pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”, ujarnya.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Deki Susanto dalam arahannya minta semua berperan untuk menyukseskan program ini.
“nah ini kawan kawan semua tanpa terkecuali baik kawan kawan di lingkungan hiduppun nanti akan kita mintakan bantuan kita libatkan dalam rangka menyukseskan program dari pak gubernur ini”, harapnya.
Plh Kadis mengingatkan dalam mendata kawasan hutan untuk perkebunan kelapa ini benar benar dilakukan secara cermat dan akurat untuk kepentingan masyarakat.
“tapi tugas kita adalah sesuai tusi kita bagaimana masalah dasar terutama terkait dengan menentukan kawasan perhutanan sosial ini dapat kita mantapkan sehingga pimpinan nantinya pak gubernur dapat membuat keputusan yang tepat jangan sampai kita memberi data salah salah sehingga nantinya pak gubernur apalagi ini orientasinya internasional investorpun di industri hilirnya mungkin adalah PMA atau PMDN tapi untuk di bawahnya tetap mengutamakan keterlibatan penuh dari masyarakat”, pinta Deki Susanto.
“kita mensuport industri kelapa ini bisa tumbuh melalui tusi kita yaitu di tanaman perhutanan sosial, nah bapak ibu mohon bantuan dan kerjasamanya”, tutupnya.
