Pangkalpinang-Guna mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk program pembangunan food estate di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Babel Jumat, 16/7/21 menggelar Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate.
Kegiatan yang berlangsung secara daring zoom meeting dipandu dari ruang rapat DLHK dibuka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.
"masukan masukan dari stakeholder akan memberi manfaat bagi masyarakat kita dan memberi nilai tambah bagi provinsi Bangka Belitung." harapnya.
Food estate yang menjadikan kawasan hutan sebagai lumbung pangan diharapkan pula benar benar menjadi program yang dapat membantu masyarakat sekitar kawasan hutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung Marwan selaku Ketua Pokja penyusunan KLHS menyebutkan, penyusunan KLHS ini telah dimulai Januari 2021 yang mengacu kepada Permen LHK nomor P24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate.
Penyusunan KLHS terus berlanjut hingga memasuki tahapan konsultasi publik untuk dapat menghasilkan arah kebijakan dan strategis perlindungan lingkungan hidup yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait pelaksanaan pembangunan food estate di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"masukan dari pihak pihak terkait untuk perbaikan kajian lingkungan hidup strategis ini sehingga dapat diintegrasikan dalam pembangunan food estate di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan." jelas Marwan.
Sementara itu, Sekretaris Pokja Food Estate Bangka Belitung Edi Kurniadi memaparkan, luas kawasan hutan yang diusulkan dalam dokumen KLHS akan dijadikan lahan program pembangunan food estate ini seluas 44.212,22 hektar tersebar di 8 wilayah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH).
Sedangkan jenis komodity yang diusulkan meliputi budidaya udang vaname, budidaya lele, tanaman porang dan tanaman jahe.
"kami juga butuh masukan dari LSM, Perguruan Tinggi untuk penyempurnaan dokumen KLHS ini sebelum kita ajukan validasi ke kementrian." terang Edi Kurniadi.
Konsultasi Publik KLHS Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadiri secara daring oleh Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Ditjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Kementrian LHK Erik, dari Polda Babel, Korem 045/Gaya, akademisi Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat lingkup KPH se Babel.
